Hantu-Hantu Orba Soeharto dan Gejala Otoritarianisme Era Jokowi

 

Sudah terlalu banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masa kepemimpinan Pak Harto. Mulai dari kasus “Marsinah”, sampai pada kasus kericuhan yang terjadi di peristiwa Semanggi 1.

Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Para Mahasiswa menggelar sebuah aksi penolakan yang menuntut “Reformasi Total terus dilanjutkan”. Dan salah satunya adalah “Menolak Pelaksanaan sidang istimewa MPR 10-13 November.

Savic Ali adalah seorang aktivis pada saat itu yang melakukan sebuah negosiasi dengan seorang Komandan Polisi yang memisahkan barisan polisi dan barisan Mahasiswa, dan permintaan dari komandan tersebut meminta jaminan untuk tidak terjadinya bentrok dan Savic Ali pun berserta Mahasiswa lainnya juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena yang mereka inginkan ialah melanjutkan perjalanan ke gedung DPR. Tiba-tiba muncul beberapa mobil water cannon yang menyeburkan air kepada para aksi massa dan melakukan sebuah penembakan yang bersifat ancaman, tetapi beberapa dari pendemo yang ada pada lokasi tersebut itu nyatanya tertembak. “Jendral Wiranto memerintahkan para tentara untuk membubarkan aksi massa karena dia menganggap bahwa itu adalah bentuk makar (ingin menggulingkan pemerintah yang sah) ucap Savic Ali.

Tepat pada tanggal 12 November 1998 Mahasiswa masih tetap turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi ketimpangan serta keresahan rakyat, tiba malam hari puncak kericuhan semakin tak terbendum dan aksi saling memukul serta melempar terjadi antara aparat keamanan dan para mahasiswa. Usman Hamid juga sebagai saksi mata pada saat itu menjelaskan bahwa “Mahasiswa tidak melakukan kekerasan terhadap aparat namun para aparat yang kemudian melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada para aksi massa dengan melakukan penembakan yang bahkan menewaskan banyak orang”.

Ironisnya adalah banyak dari pada TNI-Polri beralih fungsi terhadap apa yang menjadi TUPOKSI mereka pada masa itu, mereka yang fungsinya mengayomi dan menjaga agar rakyat yang berdemonstrasi tetap aman dan lancar justru mereka lebih cenderung bertindak diskriminatif apatalagi adanya komando satu Aray yang di arahkan pada aparat keamanan tersebut yang dimana mereka mendapat perintah untuk membubarkan massa aksi dengan menembakinya dengan peluru timah panas yang banyak menewaskan mahasiswa yang berdemonstrasi saat itu.

Tentu saja peristiwa yang terjadi di Semanggi 1dan Semanggi 2 adalah sebuah fenomena nyata Tindakan Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan pihak Keamanan TNI-Polri sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Dan itu akan menjadi sebuah jejak sejarah Hitam yang akan terus terkubur didalam ketidakpastian apabila pemimpin pemimpin tidak memprioritaskan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di masa lalu.

Kemudia, tiba masa rezim Jokowi Mengagendakan ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan ingin menghapus IMPUNITA. Namun setelah berjalannya periode kepemimpinan agenda tersebut  tak kunjung dilaksanakan.

Pada akhirnya sampai pada saat ini justru semakin banyak kemudian kasus pelanggaran HAM serta kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi berserta para kolega. Banyak aspirasi-aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang tidak lagi didengarkan oleh wakil rakyat pada saat ini. Justru muncul kembali aturan- aturan yang terjadi pada saat masa jabatan Pak Soeharto.

Oleh : Aldy Nurdiansyah B

Jendral SKB IX PIKOM IMM FISIP UNISMUH Makassar