Di era gempuran politik yg mulai memanas, semakin membuat risau masyarakat sosial terpuruk akan banyaknya dinamika sosial yg akan terjadi di tahun 2023.
Ketika kita mengamati dinamika yg terjadi di beberapa tahun terakhir ini mulai dari kasus covid-19 yg membuat seluruh dunia gempar akibatnya, kemudian kasus-kasus yg terjadi di negara Indonesia sendiri yaitu kenaikan harga BBM, tingginya harga bahan pangan, bahkan kasus-kasus yang kemudian sampai pada hari ini tidak tindaki oleh para pemangku jabatan di Indonesia seperti kasus HAM, perampasan hak tanah, sampai pada kasus bentrok antar petugas keamanan dan warga masyarakat. Apalagi pada saat ini telah keluar isu mengenai resisi perekonomian dunia yg akan anjlok.
Presiden Jokowi dalam menghadiri pertemuan dengan beberapa pemangku jabatan, seperti sekjend PBB Antonio gotteres, para kepala lembaga internasional dan dan semua kepala negara. Diketahui melalui laman kompas, di kabarkan bahwa "pada tahun 2023 akan gelap, bukan hanya Indonesia saja tapi juga seluruh dunia akan merasakan. Bahkan sudah ada beberapa negara yang sudah terdampak terkait dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi serta tingginya inflasi" ujar presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan.
Tentunya inilah yang kemudian menjadi kerisauan terbesar masyarakat Indonesia. Karena ketika tingkat perekonomian anjlok maka yang terjadi adalah tingkat PHK akan semakin bertambah, dan terutama lagi angka pengangguran di Indonesia akan semakin menumpuk. Menurut analisa salah satu pengamat politik dan kebangsaan Dr. Arqam Azikin M.Si, beliau mengatakan bahwa "Resisi yang akan Indonesia hadapi di tahun 2023 itu adalah salah satu dinamika yang akan membuat negara Indonesia akan semakin terpuruk, terutama pada pengambilalihan lahan terhadap Amerika pada Indonesia bagian timur".
Tentunya ini menjadi masalah yang perlu diretas sebelum pengalihan masa jabatan kepresidenan. Karena jangan sampai dinamika yang terjadi saat ini kemudian berlarut-larut sampai masa kepresidenan berikutnya. Apalagi 2 tahun yang akan mendatang ini akan terlaksana ajang bergengsi di Indonesia yaitu pemilihan umum secara serentak.
Aldy Nurdiansyah B
(Jendral SKB IX)
(Dept. Hikmah Politik dan Kebijakan Publik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar