Hari tani nasional dan konflik agraria rempang

 Hari tani Nasional di peringati setiap 24 september, genap 63 tahun, hak-hak rakyat atas tanah, laut,lingkungan pangan yang adil dan beradab masih jauh dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk hak rakyat atas tanah adalah kondisi kepulauan rempang yang ingin di alokasikan proyek strategi nasional (PSN) yang banyak terjadi penolak oleh masyarakat di 16 desa yang terkena proyek pembagunan strategi nasional yang ingin di bagun oleh pemerintah di rempang .

Ketika model pembagunannya terjadi penolakan oleh masyarakat rempang pemerintah tidak habis akal sehingga memobilisasi aparat keamanan,gas air mata kepada masyarakat pulau rempang dan terjadinya konflik yang di akibatkan oleh represifitas aparat kepolisian kepada masyarakat rempang yang melakukan penolakan atas hak-hak yang merugikan warga. Sedikitnya sekitar 20 lebih di tanggkap dan 10 orang guru dan siswa yang terkena gas air mata sehingga di larikan ke rumah sakit terdekat.

Perestiwa yang dialami masyarakat pulau rempang,pulau galang dan galang baru yang di mana hak-hak asasi manusia atau warga negara yang harus di lindugi oleh pemerintah, justru pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan reprefitas kepada masyarakat rempang. Pemerintah lupa bahwa masyarakat-masyarakat pulau rempang, pulau galang,pulau galang baru mayoritas sudah memiliki surat tanah sejak tahun 1930 dan 1980 surat keteragan tanah itu adalah bukti penguasaan riwayat tanah yang dimiliki warga rempang, justru anehnya masyarakat rempang sebelum merdeka sudah menguasai tanah tumbuh dan berkembang di pulau batam justru di suruh untuk meninggalkan atau mengosongkan pulau rempang yang ingin di alokasikan sebagai proyek strategi nasional.

Kasus rempang menunjukkan bahwa pemerintah memang punya orientasi yang selalu kuat untuk berpihakannya kepada investor apalagi undang-undang cipta kerja yang memberikan keluasan dan kebebasan kepada investor asing untuk masuk di indonesia. Dengan di peringati hari tani nasional setiap 24 september hak-hak rakyat atas tanah dan apa yang terjadi di pulau rempang mengecam kepada pemerintah dan aparat kemanan untuk berhenti dalam mengalokasikan proyek strategi nasional (PSN), yang telah terjadi penolakan di berbgai pihak terkusus masyarakat rempang,pulau galang dan pulau galang baru.

Oleh :

Muh. Shahrul Nizam (Kabid LHAM Pikom Fisip Periode 2022-2023)

Merefleksi Peristiwa September Hitam; Intervensi Politik Memakan Korban

 Empat tahun silam, Indonesia digegerkan oleh aksi Nasional yang menggerakkan hati banyak orang.

Merefleksi gerakan Reformasi Dikorupsi Yang terjadi pada tanggal 23 September 2019, yang mana pada saat itu 11 kota besar yang menjadi titik aksi reformasi dikorupsi.

Sebagaimana aksi tersebut berakhir tindakan brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas air mata dan juga meriam air bahkan peluru karet.

Tidak hanya itu, sebagian demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun,tempat ibadah dan beberapa tempat umum lainnya.

Aksi nasional dengan 7 Desakan yang mempersatukan berbagai macam elemen mulai dari mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan pelajar dilawan dengan aksi brutal dan kekerasan oleh aparat keamanan dengan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. 

Dampak dari kebrutalan tersebut terdapat 5 orang masa aksi meinggal dunia, diantaranya IMMawan Randi, Yusuf Kardawi, Mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

Akar masalah dari berbagai unjuk rasa ini adalah diterbitkannya berbagai undang-undang/maupun rancangan Undang-Undang kontroversial yang bermasalah oleh Pemerintah dan DPR.

Ketika masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menunjukkan ketidak setujuannya secara terbuka justru dibalas oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan tidakan yang brutal. Agar perlawanan warga padam sehingga negara dapat dengan leluasa mengeluarkan aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan nalar publik tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian nasional dan menyiratkan pertanyaan besar tentang sistem peradilan di negara ini, serta bagaimana keadilan sering kali tampak mati di tangan oligarki.

Kasus ini mengungkapkan ketidakseimbangan yang nyata dalam sistem peradilan Indonesia. Keadilan yang harusnya ditegakkan tampak terlupakan.

Pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menuntut keadilan yang sejati, dan kasus seperti ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah dan sistem hukum untuk bertindak secara adil dan tanpa intervensi politik.

Peristiwa ini merupakan panggilan kepada kita semua untuk terus berjuang demi keadilan, untuk menekan pemerintah agar kiranya sistem peradilan tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Maka dari itu sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai wewenang kedaulatan yang besar didalam sistem demokrasi Indonesia tentunya mempunyai hak untuk tetap dapat membela keadilan demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.

Oleh :

Galo Purwatiy (Direktur Keuangan SKB X PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR)

"Perempuan dalam Politik: Memperjuangkan Kepemimpinan dan Perubahan"

Sejarah politik selalu menjadi panggung yang didominasi oleh pria. Namun, perempuan dari berbagai belahan dunia telah berjuang untuk mengubah narasi ini. Mereka telah memainkan peran penting dalam politik, memperjuangkan kepemimpinan, dan membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Tema ini menjadi semakin penting karena menggarisbawahi betapa pentingnya kehadiran dan partisipasi perempuan dalam arena politik.

Peran perempuan dalam politik tidak hanya tentang mencapai posisi tertinggi seperti kepala negara atau kepala pemerintahan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan umum, dan kebijakan publik. Perjuangan ini telah membawa dampak positif dalam banyak negara, dan berikut adalah beberapa contohnya.

Pertama, perempuan dalam politik membawa perspektif yang berbeda. Mereka seringkali membawa fokus pada isu-isu yang mungkin diabaikan oleh pemimpin pria. Misalnya, isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan peran perempuan dalam perdamaian seringkali menjadi prioritas bagi perempuan pemimpin. Ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh masyarakat.

Kedua, perempuan politik sering kali menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ketika perempuan menduduki posisi penting dalam politik, ini memotivasi anak perempuan dan remaja untuk mengejar impian mereka, termasuk karier politik. Model peran ini memberikan bukti nyata bahwa perempuan dapat mencapai apa pun yang mereka inginkan.

Selain itu, kehadiran perempuan dalam politik membawa perubahan dalam budaya politik itu sendiri. Mereka dapat mempengaruhi tata cara dan etika politik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beradab. Ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk bekerja sama melintasi garis partai.

Namun, perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan yang serius. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam sistem politik di banyak negara. Diskriminasi, pelecehan, dan stereotype gender seringkali menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Lebih banyak upaya diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan kesetaraan akses dan peluang dalam politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Quota gender, yaitu peraturan yang mengamanatkan persentase tertentu dari calon atau anggota parlemen yang harus perempuan, telah digunakan dalam beberapa negara untuk meningkatkan representasi perempuan. Ini adalah salah satu contoh upaya konkret untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Dalam konteks global, ada beberapa tokoh perempuan yang telah memperjuangkan kepemimpinan dan perubahan melalui politik. Contohnya adalah Angela Merkel, mantan Kanselir Jerman, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terkemuka di dunia. Selain itu, Kamala Harris adalah contoh inspiratif lainnya, menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama yang perempuan dan keturunan Afrika-Amerika.

Dalam kesimpulan, perempuan dalam politik adalah kekuatan yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan politik. Partisipasi mereka membawa perspektif yang berbeda, menginspirasi generasi muda, dan memengaruhi budaya politik secara keseluruhan. Meskipun ada tantangan, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik harus terus berlanjut agar suara dan pengaruh perempuan dapat terus berkembang dan membuat dampak yang signifikan.

Marilah bersama-sama mengubah paradigma politik dengan mendukung perempuan dalam memperjuangkan kepemimpinan dan perubahan. Mereka adalah pionir kesetaraan gender dan keadilan sosial. Jangan pernah meragukan potensi perempuan untuk mencapai hal besar dalam politik. Jadilah sumber dukungan, berikan suara, dan bersama-sama kita akan menciptakan masa depan yang lebih cerah, inklusif, dan bermakna bagi semua.

Oleh :

Nanda Putri Nugraha (Direktur Kajian Kebangsaan SKB X Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar)