Beberapa hari terakhir, Pemerintah kembali menuai perhatian dikalangan masyarakat dan akademisi. Hal itu dikarenakan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahum 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang dikabarkan membutuhkan biaya 346 Milyar.
Program tersebut dianggap kurang tepat dan minim fungsi apabila tetap dijalankan. Bagaimana tidak, Pemerintah sepertinya kurang menganalisis kebutuhan masyarakat sekarang dan menghadirkan program yang 'Ngasal'. Padahal program diciptakan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada survey atau riset dari pemerintah bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan RiceCooker? Kalau tidak ada, berarti pemerintah memang kerjanya cuma ngasal dan nganu.
Seharusnya, Pemerintah jeli melihat kondisi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih karena kekeringan, dan kelangkaan Gas LPJ. Apakah pemerintah perlu dibina dan pahamkan lagi terkait merancang suatu program ?
Atau mungkin, analisis pitikana-kanai saya mengatakan bahwa ada udang dibalik batu terhadap program bagi-bagi rice cooker itu? Dan apakah hal ini ada hubungannya dengan kelangkaan gas LPG yang mengharuskan masyarakat untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga agar dapat membeli gas LPG. Serasa mau daftar nyaleg saja, sampai harus mengumpulkan fotocopy KTP kan.
Analisis pitikana-kanai saya mengatakan bahwa kemungkinan program bagi-bagi ricecooker ini tidak murni karena kebutuhan masyarakat tapi sepertinya ada tujuan investasi jangka panjang yang ingin dijalankan. Seperti, langkanya Gas LPG dimasyarakat yang secara tidak langsung membuat masyarakat beralih memasak dengan menggunakan alat masak yang menggunakan listrik. Ditambah lagi, pemerintah mengeluarkan program bagi-bagi ricecooker menambah keyakinan saya bahwa memang ada konspirasi dibalik ini semua.
Apakah hal itu untuk melanggengkan pembangunan pembangkit listrik untuk kepentingan pengusaha batu bara? Yaah bisa saja. Tapi jangan kaget, karena pemerintah memang kadang seperti itu.
Terakhir, ini cuma analisis pitikana-kanai kalaupun nyatanya nanti memang seperti itu, ya berarti pemerintah berbohong terhadap masyarakat untuk kepentingan investasi.
Oleh :
Kakanda Rusliadi, S.Sos., M.AP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar