Sabtu, 03 Agustus 2024

Pemimpin Muda atau Pemimpin Berpengalaman; Relevansi dalam Konteks Indonesia Saat Ini

 


Diskusi mengenai pemimpin muda versus pemimpin berpengalaman sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Dengan populasi muda yang besar dan tantangan serta peluang yang terus berkembang, perdebatan ini muncul di berbagai sektor, baik di politik, pemerintahan, maupun dunia bisnis. Indonesia saat ini menghadapi pergeseran besar antara modernisasi dan tradisi. Generasi muda yang lebih melek teknologi dan memiliki wawasan global mulai merambah ke dunia politik dan bisnis. Mereka datang dengan ide-ide segar dan lebih terbuka terhadap inovasi, membawa angin perubahan di berbagai sektor yang sebelumnya didominasi oleh generasi yang lebih tua dan berpengalaman.

Pemimpin muda sering kali diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Di sisi lain, pemimpin berpengalaman yang telah lama berkecimpung dalam sistem politik dan pemerintahan, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi negara sebesar Indonesia, termasuk stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Pemimpin muda di Indonesia memiliki potensi besar dalam membawa perubahan positif. Dengan keunggulan dalam memahami teknologi digital dan media sosial, mereka dapat mempercepat modernisasi, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat, serta memperkenalkan inovasi di berbagai sektor. Di tengah perubahan global yang cepat, pemimpin muda yang beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi.

Isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan juga sering menjadi prioritas bagi pemimpin muda. Generasi ini cenderung lebih sensitif terhadap perubahan global dan nilai-nilai baru yang muncul, menjadikannya lebih responsif terhadap isu-isu keberlanjutan dan inklusivitas. Namun, tantangan besar bagi pemimpin muda di Indonesia adalah kurangnya pengalaman dalam menghadapi situasi krisis dan mengelola dinamika politik yang kompleks. Birokrasi yang kaku, tekanan dari kelompok kepentingan, serta tantangan dalam meraih dukungan dari masyarakat yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan tradisional menjadi hambatan yang sering dihadapi oleh pemimpin muda.

Di sisi lain, pemimpin berpengalaman memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Pengalaman panjang mereka memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana mengelola situasi krisis, melakukan diplomasi, serta mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial. Kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang matang dan teruji oleh waktu menjadi kekuatan utama dari pemimpin yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik atau pemerintahan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara perubahan dan stabilitas. Pemimpin berpengalaman, dengan pemahaman mendalam tentang struktur politik dan sosial, memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan jangka panjang yang penting bagi keberlanjutan pembangunan negara.

Dalam konteks Indonesia yang sedang berubah, yang ideal bukanlah memilih antara pemimpin muda atau berpengalaman, tetapi menciptakan keseimbangan antara keduanya. Pemimpin muda dengan inovasi dan energi mereka dapat membawa perubahan yang dibutuhkan oleh negara, namun tetap perlu didukung oleh pemimpin berpengalaman yang memiliki wawasan dan kemampuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Sinergi antara kedua generasi ini dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, di mana perubahan yang progresif berjalan seiring dengan stabilitas yang kuat. Kolaborasi antar-generasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di era globalisasi dan digitalisasi, serta dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan inklusif.

Pada akhirnya, pilihan antara pemimpin muda atau pemimpin berpengalaman harus didasarkan pada kebutuhan spesifik situasi dan tantangan yang dihadapi. Kedua tipe pemimpin memiliki peran penting, dan keberhasilan kepemimpinan di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memadukan energi inovatif dari generasi muda dengan kebijaksanaan dan pengalaman generasi yang lebih tua.


By: Andi Muh. Dzaky

(Sekretaris Jendral SKB XI PIKOM IMM FISIP UNISMIH MAKASSAR)

Jumat, 26 Juli 2024

Perjuangan Melawan Stunting di Indonesia

“Senjata Tajam di Ujung Tombak”. Bukan tanpa alasan dengan kalimat itu, perjuangan melawan stunting di Indonesia adalah salah satu tantangan kesehatan terbesar yang dihadapi negara ini. Stunting, yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang terhambat pada anak-anak merupakan indikasi malnutrisi kronis dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas individu. Harapan demi harapan dipersembahkan kepada para pemimpin dalam upaya pencegahan stunting yang dilanda pada masyarakat dunia.


Penyebab stunting multifaktorial, meliputi pola makan yang tidak seimbang, akses terbatas terhadap gizi yang baik, sanitasi yang buruk, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang memadai. Masalah ini juga terkait erat dengan kesenjangan sosial-ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga miskin atau di daerah pedesaan rentan mengalami stunting lebih sering.


Untuk mengatasi stunting, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Upaya-upaya tersebut termasuk program pencegahan stunting melalui pendidikan gizi bagi ibu hamil dan balita, perbaikan akses terhadap pangan bergizi, peningkatan sanitasi dan kebersihan, serta penguatan sistem kesehatan primer untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur.


Namun, upaya ini memerlukan kolaborasi yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kesadaran akan pentingnya periode "1000 Hari Pertama Kehidupan" harus ditingkatkan, karena masa ini merupakan fase kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Selain itu, memperkuat infrastruktur layanan kesehatan di daerah terpencil sangat penting untuk memastikan semua anak mendapatkan akses yang diperlukan. 


Kolaborasi antar sektor, seperti pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan gizi dalam kurikulum dan sektor pertanian yang memastikan ketersediaan pangan bergizi, juga sangat diperlukan. Dengan komitmen berkelanjutan dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan stunting, menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Keberhasilan dalam melawan stunting akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan nasional jangka panjang.


Pentingnya penanggulangan stunting tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan generasi masa depan, tetapi juga untuk memastikan potensi mereka dalam mencapai perkembangan penuh sebagai anggota masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengakhiri stunting di Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan.

By : Regina Meilani 

Alumni SKB XI PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR

Kader IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR Periode 2023/2024

Hak Asasi Perempuan

Denting ala genting, sering kali kita mendengar kasus-kasus yang tidak asing lagi hinggap di telinga terkhususnya mengenai perempuan, mulai dari pendidikan, kekerasan, pelecehan, bahkan sampai ketidakadilan terhadap perempuan. Meskipun sudah ada banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia.


Dalam dunia pendidikan, akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun, di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan. Hambatan ini bisa berupa kemiskinan, norma budaya, atau bahkan kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Padahal, apabila perempuan diberi akses pendidikan yang memadai, mereka cenderung mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijak.


Selain itu, salah satu hak asasi perempuan adalah tindak kekerasan pada perempuan. Walaupun sudah ditegaskan bawah perempuan harus dilindungi dari kekerasan dan dijunjung tinggi serta dihormati oleh setiap negara dan masyarakat, namun kenyataanya menunjukkan bahwa satu dari banyaknya perempuan di dunia masih sering menjadi korban diskriminasi. Maka dari itu pentingnya seorang perempuan tidak hanya menjadi cerdas tetapi juga menjadi seorang perempuan yang tegas.


Perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak. Sayangnya, banyak di antara mereka masih kerap menjadi korban diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita untuk menuntut hak-hak dasarnya serta berani memperjuangkan kesetaraan gender. Selain daripada itu perempuan juga memiliki hak keterlibatan dalam dunia politik, untuk saat ini perempuan memiliki kuota 30% sebagai keterwakilan perempuan di dalam dunia parlemen.


Hak asasi manusia memastikan setiap individu, tanpa memandang gender, mendapatkan perlakuan yang adil dan terhormat. Namun masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua dituntut untuk turut berpartisipasi mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil melalui upaya-upaya pendidikan, advokasi, serta kebijakan-kebijakan inklusif.

By : Rina 

Alumni SKB XI FISIP UNISMUH MAKASSAR

Kader IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR Periode 2023/2024

Senin, 22 Juli 2024

Pilkada 2024; Ujian Integritas Demokrasi Lokal dan Tantangan Masa Depan

 


Pilkada 2024 merupakan ajang yang sangat penting dalam demokrasi lokal Indonesia, karena tidak hanya sekadar pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi barometer perkembangan politik nasional. Di satu sisi, Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu membawa perubahan di tingkat lokal. Di sisi lain, Pilkada juga mencerminkan dinamika politik nasional, di mana hasilnya dapat memengaruhi peta kekuatan politik menjelang Pemilu 2024.

Namun, Pilkada 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan. Politik uang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi proses demokrasi yang sehat. Praktek ini masih sering ditemukan di berbagai daerah dan menodai integritas pemilihan. Hal ini berpotensi mengarahkan masyarakat untuk memilih bukan berdasarkan visi dan program kandidat, melainkan karena insentif materi sesaat. Jika dibiarkan, politik uang akan merusak fondasi demokrasi dan menurunkan kualitas kepemimpinan daerah.

Selain itu, polarisasi masyarakat juga menjadi tantangan yang patut diwaspadai. Dalam beberapa Pilkada sebelumnya, kita melihat bagaimana persaingan politik dapat memecah belah masyarakat berdasarkan identitas, seperti agama atau suku. Polarisasi semacam ini tidak hanya menghambat pembangunan sosial, tetapi juga berpotensi memperkeruh proses rekonsiliasi pasca pemilihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para calon kepala daerah untuk mengedepankan kampanye yang bersifat inklusif dan mempersatukan.

Tantangan lain yang kerap muncul dalam Pilkada adalah rendahnya partisipasi politik di beberapa daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon yang maju atau kurangnya akses informasi terkait visi dan program yang diusung. Kampanye yang terlalu elitis dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung seringkali menjadi alasan minimnya partisipasi pemilih. Peran media dan lembaga swadaya masyarakat sangat krusial dalam memberikan pendidikan politik yang baik agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi mereka.

Lebih jauh lagi, Pilkada 2024 juga menjadi ujian bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kesiapan KPU dalam mengatur seluruh tahapan pemilihan serta ketegasan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran akan sangat menentukan kualitas Pilkada. Proses yang transparan, adil, dan akuntabel harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Pilkada ini juga bisa menjadi arena uji coba bagi partai-partai politik untuk melihat seberapa kuat dukungan yang mereka miliki di tingkat lokal sebelum menghadapi Pemilu 2024. Dalam hal ini, strategi yang digunakan dalam Pilkada dapat memengaruhi perolehan suara di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu, partai-partai harus mempersiapkan kandidat yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk memenangkan hati rakyat.

Secara keseluruhan, Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih kepala daerah, tetapi juga merupakan ujian besar bagi kualitas demokrasi lokal dan nasional. Jika dijalankan dengan baik, Pilkada ini dapat memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan mempersiapkan masyarakat untuk Pemilu yang lebih besar di tahun berikutnya.

By : Muh. Naswar

(Koordinator Divisi Tanggap Sekret SKB XI PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR)

Kamis, 06 Juni 2024

Mahkamah Agung Putuskan Batas Usia Pilkada: Sarat Kepentingan Politik atau Kesempatan untuk Generasi Muda?

 


Kontroversi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah menjadi perbincangan hangat di tengah persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Keputusan ini disebut-sebut sebagai titik awal menuju dinasti otokratik dan juga dianggap sebagai peluang bagi generasi muda untuk berkiprah di panggung politik.

Kontroversi bermula ketika putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, kendala muncul karena usianya yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada, yakni minimal 30 tahun. Kepentingan politik mulai terasa kuat ketika MA memberikan keputusan yang memperbolehkan Kaesang untuk mencalonkan diri, meskipun usianya baru 28 tahun.

Para kritikus menilai keputusan MA ini sebagai indikasi nyata dari adanya dinasti otokratik yang mulai terbentuk di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pengecualian yang dibuat untuk Kaesang merupakan bukti konkrit bahwa kekuasaan politik semakin terkonsolidasi dalam satu keluarga. Dinasti otokratik, dengan segala potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya, mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses politik di Indonesia.

Polemik terkait batas usia calon kepala daerah semakin memanas setelah Mahkamah Agung (MA) mengubah ketentuan yang telah berlaku. Sebelumnya, syarat usia untuk calon kepala daerah adalah minimal 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun untuk tingkat kota/kabupaten, terhitung sejak penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Namun, putusan MA mengubah waktu perhitungan menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih," yang kemungkinan akan berlangsung pada awal tahun 2025.

Dalam pandangan akhir, keputusan akhir mengenai batas usia dan waktu perhitungan untuk calon kepala daerah akan memberikan arah yang jelas bagi masa depan politik Indonesia. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga akan membentuk citra demokrasi dan keadilan dalam proses politik di seluruh tanah air.

Oleh :

Maulidya Muqarramah 
(Kader KOPI Jilid III & Kader PIKOM IMM FISIP)

 

Selasa, 04 Juni 2024

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran: Upaya Pembaruan atau Pembungkaman Suara Rakyat?

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang signifikan. Latar belakang dari percepatan pembahasan RUU ini disebabkan oleh semakin mendesaknya kebutuhan akan sebuah regulasi penyiaran yang baru, yang mampu mengakomodasi perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan pola konsumsi media oleh masyarakat. UU baru ini diyakini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga penyiaran, sekaligus menciptakan iklim penyiaran yang lebih sehat dan berintegritas di tanah air.

Komisi I DPR RI, yang bertanggung jawab atas urusan penyiaran, berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Penyiaran dalam waktu yang singkat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari regulasi yang ada, yang dianggap sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi tantangan zaman. Percepatan pembahasan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari konten-konten penyiaran yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya Indonesia, serta untuk memperkuat sanksi terhadap pelanggaran regulasi penyiaran.

Namun, beberapa pasal dalam draf RUU Penyiaran 2024 memicu penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Pers dan konstituennya. Mereka menilai bahwa beberapa ketentuan dalam RUU ini akan tumpang tindih dengan undang-undang lain yang mengatur pers dan penyiaran, serta berpotensi mengekang kebebasan pers. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah pilar dasar dalam negara demokrasi, dan adanya regulasi yang dianggap membatasi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius.

Beberapa pasal yang kontroversi dari RUU Penyiaran ini antara lain:

• Pasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI. Pasal ini tumpang tindih dengan UU Pers 40 Tahun 1999 yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

Berikut bunyi pasal 42 ayat 2: "Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

• Pasal 50 B ayat 2 huruf (c)

Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) memuat aturan melarang adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

"Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:...(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;

• Pasal 50B ayat 2 huruf (k)

Pasal 50B ayat 2 huruf (k) mengatur soal larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Seperti di UU ITE, pasal yang memuat istilah pencemaran nama baik dianggap sebagai "pasal karet” dan membatasi kebebasan pers.

Berikut bunyi Pasal 50B ayat 2 huruf (k):

"Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme."

• Pasal 51 huruf E

Pasal 51 huruf E juga kontroversial lantaran RUU Penyiaran 2024 mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Pasal ini juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.

Berikut bunyi pasal Pasal 51 huruf E:

"Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kekhawatiran lainnya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan regulasi yang ketat. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat digunakan sebagai alat untuk menyensor kritik terhadap pemerintah dan mengurangi ruang bagi media independen untuk beroperasi secara bebas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebutuhan untuk mengatur penyiaran dengan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan RUU Penyiaran 2024 menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat, akademisi, praktisi media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa RUU ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Proses ini juga diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melindungi kepentingan publik secara adil dan proporsional.

Dalam hal ini, kami menegaskan bahwa RUU Penyusunan yang tengah disusun oleh DPR Indonesia berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penundaan pembahasan RUU Penyuaran dan revisi RUU Penyuaran untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi.

Oleh :

Melisa Zul Fitry

Direktur Kajian Komunitas Pecinta Ilmu (KOPI) PK IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR



Minggu, 02 Juni 2024

Pesan Khusus Direktur Komunitas Pencinta Ilmu Menyampaikan di Hari Pancasila

Makassar, 1 Juni 2024 - Dalam rangka memperingati Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, Direktur Komunitas Pencinta Ilmu, Abdurrahman Fathir Al Mubarak menyampaikan pesan khusus kepada seluruh anggota komunitas dan masyarakat indonesia. Hari Pancasila merupakan moment penting untuk mengingat dan mendalami nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia.

Dalam pernyataannya, Abdurrahman Fathir Al Mubaraq menegaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. "Pancasila adalah tonggak yang mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.

Direktur Komunitas Pecinta Ilmu, Abdurrahman Fathir Al Mubaraq juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Sebagai komunitas yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengetahuan yang kita bagikan selalu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan," tambahnya.

"Semoga dengan memperingati Hari Pancasila, kita semua semakin sadar akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai cita luhur Pancasila dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Mari kita bersama-sama membangun dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dimasa yang akan datang," tutup Abdurrahman Fathir Al Mubaraq.


  AI Bukan Musuh: Bijak Memanfaatkan Kecerdasan Buatan tanpa Mengabaikan Etika Digital dan Hak Cipta Oleh : Aghil Adrian Aryananda & Y...