Sabtu, 25 November 2023

Literasi Feminisme Sebagai Langkah Memahami Self Mental Perempuan Dan Mengantisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Feminisme merupakan gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak, tanggung jawab, dan peluang antara pria dan wanita. Ini melibatkan penolakan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan advokasi untuk hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, perlu diketahui bahwasanya fenomena sosial. Feminisme juga mengubah norma-norma yang mendukung atau membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan memperlihatkan lingkungan yang aman dan setara antara Feminim dan juga Maskulin.

Dengan Memahami self mental perempuan melalui literasi feminisme menjadi salah satu langkah yang krusial dalam mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Literasi tersebut tidak hanya memberikan wawasan mengenai ketidaksetaraan gender, tetapi juga mengajak perempuan untuk memahami hak-hak mereka secara mendalam. Dengan pemahaman literasi feminisme, perempuan dapat mengetahui persoalan terkait patriarki yang dapat merusak kesejahteraan mental perempuan.

Feminisme juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengeksplorasi dan memahami nilai-nilai diri di luar norma-norma gender yang konvensional. Dengan adannya pemahaman terkait konsep kesetaraan, kita dapat membangun kepercayaan diri dan mengatasi stereotip yang dapat merugikan mental tersebut. Selain itu, literasi feminisme juga mendorong perempuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap norma sosial yang mungkin menciptakan tekanan atau merendahkan martabat perempuan.

Sehingga pentingnya literasi feminisme juga terletak pada pemberdayaan perempuan untuk menentang dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada kekerasan. Dengan memahami hak hak tersebut, kita sebagai perempuan dapat lebih mudah mengidentifikasi perilaku yang bersifat merendahkan atau mengancam, serta membangun mekanisme pertahanan diri yang efektif. Selain itu, literasi juga dapat menjadi jalan untuk membangun solidaritas di antara perempuan, menciptakan jaringan dukungan yang kuat untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan.

Namun, perlu diketahui juga bahwasannya literasi feminisme bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang perempuan saja. Namun, konsep pendidikan ini juga penting bagi laki-laki dan masyarakat secara keseluruhan agar dapat bersama sama mengubah budaya yang mendukung ketidaksetaraan dan kekerasan. Dengan demikian, memahami self mental perempuan melalui literasi feminisme tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua.

Hari Anti Kekerasan Perempuan menjadi momentum penting untuk menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Hari Anti Kekerasan Perempuan bukan hanya wacana atau seremoni semata, tetapi panggilan untuk bersatu melawan ketidakadilan gender, menciptakan perubahan nyata, dan memastikan bahwa setiap perempuan berhak untuk hidup dengan aman dan bebas tanpa harus takut menjadi korban kekerasan.


Penulis : Sulfika (Kader PIKOM IMM FISIP UNISMUH Makassar)

Sabtu, 04 November 2023

Konflik Israel-Palestina : Anarkisme Mahasiswa Terhadap Produk Israel

 Konflik Israel dengan Palestina menimbulkan gelombang protes di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk protes yang dilakukan masyarakat yaitu aksi boikot terhadap berbagai produk yang berkaitan dengan Negara Israel.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

Maksud dari aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menutup atau tidak menerima barang-barang impor dari luar negeri terutama produk-produk dari israel dengan maksud melakukan pembelaan terhadap Palestina. Namun banyak mahasiswa yang memboikot produk tersebut dengan melakukan aksi demonstrasi yang seharusnya tidak dilakukan secara ilegal.

Seperti mahasiswa di indonesia yang mengelar aksi demonstrasi secara ilegal terhadap produk KFC yang mengakibatkan banyak fasilitas-fasilitas rusak dikarenakan dari Aksi mereka yang berkesan Anarkis.

Namun, perlu diketahui bahwasannya tindakan tersebut tidak semestinya harus dilakukan secara ilegal mengingat karyawan-karyawan yang bekerja di restoran KFC merupakan warga Indonesia itu sendiri. 

Sementara itu, Ketika kita berfikir secara mendalam terkait adanya aksi memboikot produk produk dari luar negeri tentu Indonesia itu sendiri telah mengalami kerugian saham, namun disini berbicara terkait gerakan kemanusiaan yang tidak bisa diukur dalam bentuk apapun.

Menggelar aksi demonstrasi secara ilegal bukanlah tindakan yang tepat apatahlagi di negara kita sendiri (Indonesia) dapat di bicarakan secara baik-baik agar tidak terjadi aksi yang tak terduga. Sebagai negara yang demokrasi dan sebagai seorang insan yang memiliki akal dan pikiran tentu kita harus melihat situasi dan kondisi kepada siapa kita melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. 

Terkait serangan Israel terhadap Palestina sudah menjadi kewajiban seluruh warga dunia terkhususnya warga Indonesia untuk melakukan pembelaan kewajiban kemanusian terhadap palestina.

Aksi pembelaan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia ialah dengan mengulurkan bantuannya untuk diberikan kepada keluarga kita di Palestina. Mulai dari baju, makanan, uang dan lain sebagainya.



Oleh :

Sulfika (Sekretaris Devisi Kajian SKB X)



Sabtu, 28 Oktober 2023

Refleksi Hari Sumpah Pemuda : 25 Tahun Reformasi, Masih Terasa Zaman Orde Baru

 Indonesia menganut system Demokrasi, telah menginjakkan usia 25 tahun Indonesia masuk dalam tatanan Reformasi tapi nihilnya kita masih merasakan bagaimana sistematika keotoriteran yang terimplementasikan pada era Ore Baru di bawah kepemimpinan Seorharto. Jika kita melihat secara umum keotoriteran ini memang tidak dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, namun di sebagian wilayah yang ada di Indonesia masyarakat meraskan apa yang terjadi di zaman Soeharto kini kembali terjadi di rezim Jokowi. 

 Melihat kasus-kasus yang kemudian terjadi di beberapa wilayah di Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat, sebab kini kita tidak lagi menjadi sebuah hal yang harus dilindungi oleh para pengayom kita (dalam hal ini POLISI dan PEMERINTAH). Mereka tidak lagi menganggap masyarakat sebagai prioritas utama, kebijakan-kebijakan yang kini telah disahkan memberikan kecondongan keberpihakan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan dan keuangan yang mampu membungkam mulut seseorang dan juga lembaga yang di anggap oleh masyarakat sebagai penegak keadilan dengan segenggam kertas berwarna merah yang bertuliskan angka 100000.

 Apa yang kemudian terjadi di Rempang, Kalimantan dan juga beberapa wilayah yang ingin dijadikan sebagai ladang penampungan uang bagi pemerintah menjadi sebuah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi dianggap sebagai orang yang betul-betul harus di prioritaskan dalam sebuah negara. Padahal ketika kita melihat dari segi aspek teoritis masyarakat merupakan hal yang harus dan menjadi kewajiban bagi negara memberikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

 Kasus penembakan yang terjadi di Kalimantan menjadi sebuah bukti nyata bahwa pihak yang dipercayai oleh masyarakat tidak lagi menjalankan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)-nya sebagaimana mestinya, mereka kini memberikan keamanan bagi oligarki dan para investor yang mencoba merebut lahan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di rempang, kecaman dan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Ke-POLISI-an merupakan bentuk keberpalingan mereka kepada masyarakat. Mereka tidak lagi memperdulikan masyarakat sebagai tujuan utama mereka di bentuk. Dan juga aksi demonstrasi yang terjadi di tahun 2019 yang mengusungkan tuntutan “DEMOKRASI DIKORUPSI” di pertontonkan dengan senjata laras dan juga tembakkan peluru gas air mata, padahal mahasiswa dan para demonstran berupaya memberikan aspirasi dan menyuarakan apa yang menjadi keresahan yang selama beberapa tahun ini kerap kali diabaikan oleh para pemangku kebijakan dan juga para oligarki kekuasaan, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 tahun 1998 yang berbunyi “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

 Rekayasa sosial kerap kali menjadi sebuah hal yang terjadi dalam sebuah momentum pemilihan kepala negara, masyarakat seolah-olah diiming-imingkan dengan berbagai macam dalih yang membuat masyarakat terlena akan hal itu. Sembako gratis, penggantian lahan masyarakat dengan uang yang nilainya beberapa angka, dan lahan tempat bergantungnya masyarakat untuk mencari selembar rupiah dan sesuap makan untuk istri, anak dan juga keluarga mereka digantikan dengan bangunan yang ramah lingkungan dan lebih layak untuk digunakan oleh masyarkat. Namun, pada realitasnya sampai pada saat ini masyarakat tidak juga mendapatkan apa yang menjadi janji dari apa yang disampaikan kepada masyarakat. Seperti halnya dengan pembangunan MEIKARTA yang sampai sekaran tidak juga kunjung usai dan mempuni untuk bisa digunakan oleh masyarakat, dan juga bagaimana kasus pembangunan stadion GBK yang lahan masyarakat digunakan untuk pembangunan tersebut, tapi masyarakat yang awalnya menempati lahan tersebut justru dipinggirkan dan diabaikan begitu saja. Sungguh miris negara ini. 

 Dalih bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat hanya menjadi sebuah tekstual belaka dan tidak menjadi sebuah implementasi nyata, kesejahteraan, keadilan dan juga kemaslahatan bagi masyarakat hanya ditujukan kepada masyarakat yang memberikan keuntungan bagi pemerintah (dalam hal ini masyarakat menengah ke atas). Sedangkan masyarakat menengah kebawah hanya dikesampingkan dan tidak diperdulikan oleh mereka disana. Kebijakan yang dikeluarkan juga memberikan isyarat bahwa kebijakan tersebut meruncing kepada masyarakat yang lemah dan tumpul terhadap oligarki yang selalu melakukan tindakan kriminalitas, korupsi, kolusi dan juga nepotisme.

 Dalam momentum Refleksi Hari Sumpah Pemuda sekarang ini, para pemuda dan pemudi Indonesia lebih bergairah lagi dalam memberikan sumbangsi pikiran dan juga aspirasi yang kemudian kerap kali didapatkan ataupun didengarkan langsung dari masyarakat. Pemuda dan juga pemudi harus menjadi tonggak perubahan yang juga menjadi pengharapan dari para orang tua dan juga masyarakat ramai, tidak menjadi orang-orang yang kemudian apatis terhadap kasus-kasus yang kemudian terjadi di sekeliling kita.

 Ruang-ruang diskusi harus menjadi sebuah makanan sehari-hari bagi pemuda dan pemudi, sebab ketika pemuda dan pemudi telah bersatu maka mereka akan menciptakan hal-hal baru untuk dilakukan. Pemuda dan juga pemudi harus lebih dekat dengan buku dan digital book, sebab dengan hal itu kita dapat mengetahui isi dunia tanpa harus menginjakkan kaki di tempat yang memiliki sejarah tersebut. Mengutip dari apa yang di nyatakan oleh David Harvey – Ruang Belajar hanya memberikan 10% pengetahuan kepadamu, 90%-nya dapat kau temukan dan dapatkan di luar, yaitu BUKU, diskusi, Organisasi atau terjun ke masyarakat.

 KASINO WARKOP – Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya saja Kekurangan orang yang JUJUR

 Refleksi Hari Sumpah Pemuda, Kebenaran akan terus hidup dan orang-orang yang menyuarakannya akan terus ada – fajar merah (putra Wiji Thukul)


Oleh :

Aldy Nurdiansyah B (Jendral SKB IX)


Rabu, 11 Oktober 2023

Konspirasi Program Bagi-Bagi Rice Cooker dari Pemerintah??

 Beberapa hari terakhir, Pemerintah kembali menuai perhatian dikalangan masyarakat dan akademisi. Hal itu dikarenakan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahum 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang dikabarkan membutuhkan biaya 346 Milyar.


Program tersebut dianggap kurang tepat dan minim fungsi apabila tetap dijalankan. Bagaimana tidak, Pemerintah sepertinya kurang menganalisis kebutuhan masyarakat sekarang dan menghadirkan program yang 'Ngasal'. Padahal program diciptakan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada survey atau riset dari pemerintah bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan RiceCooker? Kalau tidak ada, berarti pemerintah memang kerjanya cuma ngasal dan nganu.


Seharusnya, Pemerintah jeli melihat kondisi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih karena kekeringan, dan kelangkaan Gas LPJ. Apakah pemerintah perlu dibina dan pahamkan lagi terkait merancang suatu program ?


Atau mungkin, analisis pitikana-kanai saya mengatakan bahwa ada udang dibalik batu terhadap program bagi-bagi rice cooker itu? Dan apakah hal ini ada hubungannya dengan kelangkaan gas LPG yang mengharuskan masyarakat untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga agar dapat membeli gas LPG. Serasa mau daftar nyaleg saja, sampai harus mengumpulkan fotocopy KTP kan.


Analisis pitikana-kanai saya mengatakan bahwa kemungkinan program bagi-bagi ricecooker ini tidak murni karena kebutuhan masyarakat tapi sepertinya ada tujuan investasi jangka panjang yang ingin dijalankan. Seperti, langkanya Gas LPG dimasyarakat yang secara tidak langsung membuat masyarakat beralih memasak dengan menggunakan alat masak yang menggunakan listrik. Ditambah lagi, pemerintah mengeluarkan program bagi-bagi ricecooker menambah keyakinan saya bahwa memang ada konspirasi dibalik ini semua. 


Apakah hal itu untuk melanggengkan pembangunan pembangkit listrik untuk kepentingan pengusaha batu bara? Yaah bisa saja. Tapi jangan kaget, karena pemerintah memang kadang seperti itu.


Terakhir, ini cuma analisis pitikana-kanai kalaupun nyatanya nanti memang seperti itu, ya berarti pemerintah berbohong terhadap masyarakat untuk kepentingan investasi.



Oleh :

Kakanda Rusliadi, S.Sos., M.AP



Minggu, 24 September 2023

Hari tani nasional dan konflik agraria rempang

 Hari tani Nasional di peringati setiap 24 september, genap 63 tahun, hak-hak rakyat atas tanah, laut,lingkungan pangan yang adil dan beradab masih jauh dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk hak rakyat atas tanah adalah kondisi kepulauan rempang yang ingin di alokasikan proyek strategi nasional (PSN) yang banyak terjadi penolak oleh masyarakat di 16 desa yang terkena proyek pembagunan strategi nasional yang ingin di bagun oleh pemerintah di rempang .

Ketika model pembagunannya terjadi penolakan oleh masyarakat rempang pemerintah tidak habis akal sehingga memobilisasi aparat keamanan,gas air mata kepada masyarakat pulau rempang dan terjadinya konflik yang di akibatkan oleh represifitas aparat kepolisian kepada masyarakat rempang yang melakukan penolakan atas hak-hak yang merugikan warga. Sedikitnya sekitar 20 lebih di tanggkap dan 10 orang guru dan siswa yang terkena gas air mata sehingga di larikan ke rumah sakit terdekat.

Perestiwa yang dialami masyarakat pulau rempang,pulau galang dan galang baru yang di mana hak-hak asasi manusia atau warga negara yang harus di lindugi oleh pemerintah, justru pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan reprefitas kepada masyarakat rempang. Pemerintah lupa bahwa masyarakat-masyarakat pulau rempang, pulau galang,pulau galang baru mayoritas sudah memiliki surat tanah sejak tahun 1930 dan 1980 surat keteragan tanah itu adalah bukti penguasaan riwayat tanah yang dimiliki warga rempang, justru anehnya masyarakat rempang sebelum merdeka sudah menguasai tanah tumbuh dan berkembang di pulau batam justru di suruh untuk meninggalkan atau mengosongkan pulau rempang yang ingin di alokasikan sebagai proyek strategi nasional.

Kasus rempang menunjukkan bahwa pemerintah memang punya orientasi yang selalu kuat untuk berpihakannya kepada investor apalagi undang-undang cipta kerja yang memberikan keluasan dan kebebasan kepada investor asing untuk masuk di indonesia. Dengan di peringati hari tani nasional setiap 24 september hak-hak rakyat atas tanah dan apa yang terjadi di pulau rempang mengecam kepada pemerintah dan aparat kemanan untuk berhenti dalam mengalokasikan proyek strategi nasional (PSN), yang telah terjadi penolakan di berbgai pihak terkusus masyarakat rempang,pulau galang dan pulau galang baru.



Oleh :

Muh. Shahrul Nizam (Kabid LHAM Pikom Fisip Periode 2022-2023)



Minggu, 17 September 2023

Merefleksi Peristiwa September Hitam; Intervensi Politik Memakan Korban

 Empat tahun silam, Indonesia digegerkan oleh aksi Nasional yang menggerakkan hati banyak orang.

Merefleksi gerakan Reformasi Dikorupsi Yang terjadi pada tanggal 23 September 2019, yang mana pada saat itu 11 kota besar yang menjadi titik aksi reformasi dikorupsi.

Sebagaimana aksi tersebut berakhir tindakan brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas air mata dan juga meriam air bahkan peluru karet.

Tidak hanya itu, sebagian demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun,tempat ibadah dan beberapa tempat umum lainnya.

Aksi nasional dengan 7 Desakan yang mempersatukan berbagai macam elemen mulai dari mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan pelajar dilawan dengan aksi brutal dan kekerasan oleh aparat keamanan dengan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. 

Dampak dari kebrutalan tersebut terdapat 5 orang masa aksi meinggal dunia, diantaranya IMMawan Randi, Yusuf Kardawi, Mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

Akar masalah dari berbagai unjuk rasa ini adalah diterbitkannya berbagai undang-undang/maupun rancangan Undang-Undang kontroversial yang bermasalah oleh Pemerintah dan DPR.

Ketika masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menunjukkan ketidak setujuannya secara terbuka justru dibalas oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan tidakan yang brutal. Agar perlawanan warga padam sehingga negara dapat dengan leluasa mengeluarkan aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan nalar publik tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian nasional dan menyiratkan pertanyaan besar tentang sistem peradilan di negara ini, serta bagaimana keadilan sering kali tampak mati di tangan oligarki.

Kasus ini mengungkapkan ketidakseimbangan yang nyata dalam sistem peradilan Indonesia. Keadilan yang harusnya ditegakkan tampak terlupakan.

Pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menuntut keadilan yang sejati, dan kasus seperti ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah dan sistem hukum untuk bertindak secara adil dan tanpa intervensi politik.

Peristiwa ini merupakan panggilan kepada kita semua untuk terus berjuang demi keadilan, untuk menekan pemerintah agar kiranya sistem peradilan tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Maka dari itu sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai wewenang kedaulatan yang besar didalam sistem demokrasi Indonesia tentunya mempunyai hak untuk tetap dapat membela keadilan demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.



Oleh :

Galo Purwatiy (Direktur Keuangan SKB X PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR)



Jumat, 15 September 2023

"Perempuan dalam Politik: Memperjuangkan Kepemimpinan dan Perubahan"

Sejarah politik selalu menjadi panggung yang didominasi oleh pria. Namun, perempuan dari berbagai belahan dunia telah berjuang untuk mengubah narasi ini. Mereka telah memainkan peran penting dalam politik, memperjuangkan kepemimpinan, dan membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Tema ini menjadi semakin penting karena menggarisbawahi betapa pentingnya kehadiran dan partisipasi perempuan dalam arena politik.


Peran perempuan dalam politik tidak hanya tentang mencapai posisi tertinggi seperti kepala negara atau kepala pemerintahan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan umum, dan kebijakan publik. Perjuangan ini telah membawa dampak positif dalam banyak negara, dan berikut adalah beberapa contohnya.


Pertama, perempuan dalam politik membawa perspektif yang berbeda. Mereka seringkali membawa fokus pada isu-isu yang mungkin diabaikan oleh pemimpin pria. Misalnya, isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan peran perempuan dalam perdamaian seringkali menjadi prioritas bagi perempuan pemimpin. Ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh masyarakat.


Kedua, perempuan politik sering kali menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ketika perempuan menduduki posisi penting dalam politik, ini memotivasi anak perempuan dan remaja untuk mengejar impian mereka, termasuk karier politik. Model peran ini memberikan bukti nyata bahwa perempuan dapat mencapai apa pun yang mereka inginkan.


Selain itu, kehadiran perempuan dalam politik membawa perubahan dalam budaya politik itu sendiri. Mereka dapat mempengaruhi tata cara dan etika politik, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beradab. Ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk bekerja sama melintasi garis partai.


Namun, perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan yang serius. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam sistem politik di banyak negara. Diskriminasi, pelecehan, dan stereotype gender seringkali menjadi hambatan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Lebih banyak upaya diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan kesetaraan akses dan peluang dalam politik.


Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Quota gender, yaitu peraturan yang mengamanatkan persentase tertentu dari calon atau anggota parlemen yang harus perempuan, telah digunakan dalam beberapa negara untuk meningkatkan representasi perempuan. Ini adalah salah satu contoh upaya konkret untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.


Dalam konteks global, ada beberapa tokoh perempuan yang telah memperjuangkan kepemimpinan dan perubahan melalui politik. Contohnya adalah Angela Merkel, mantan Kanselir Jerman, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terkemuka di dunia. Selain itu, Kamala Harris adalah contoh inspiratif lainnya, menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama yang perempuan dan keturunan Afrika-Amerika.


Dalam kesimpulan, perempuan dalam politik adalah kekuatan yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan politik. Partisipasi mereka membawa perspektif yang berbeda, menginspirasi generasi muda, dan memengaruhi budaya politik secara keseluruhan. Meskipun ada tantangan, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik harus terus berlanjut agar suara dan pengaruh perempuan dapat terus berkembang dan membuat dampak yang signifikan.


Marilah bersama-sama mengubah paradigma politik dengan mendukung perempuan dalam memperjuangkan kepemimpinan dan perubahan. Mereka adalah pionir kesetaraan gender dan keadilan sosial. Jangan pernah meragukan potensi perempuan untuk mencapai hal besar dalam politik. Jadilah sumber dukungan, berikan suara, dan bersama-sama kita akan menciptakan masa depan yang lebih cerah, inklusif, dan bermakna bagi semua.



Oleh :

Nanda Putri Nugraha (Direktur Kajian Kebangsaan SKB X Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar)



  AI Bukan Musuh: Bijak Memanfaatkan Kecerdasan Buatan tanpa Mengabaikan Etika Digital dan Hak Cipta Oleh : Aghil Adrian Aryananda & Y...