Selasa, 25 Juli 2023

Sexisme dilema Perempuan dalam Pendidikan

 Sexisme adalah prasangka dan diskriminasi yang didasarkan pada gender. Seringkali di lingkungan sekitar kita menormalisasikan hal-hal yang semestinya dapat di kritisasi. Gender merupakan sebuah peran atau tanggung jawab dari seorang laki-laki dan perempuan yang berdasarkan hasil kontruksi sosial.

Salah satu contoh hasil penelitian yoursay.id masyarakat yang bermukim di daerah pesisir Madura, para orang tua berpendapat bahwa tidak ada gunanya memberikan akses pendidikan bagi anak perempuan hingga ke perguruan tinggi. Sebab, nantinya mereka akan menikah dan ikut dengan suami yang bekerja sebagai nelayan. Karena pemikiran itulah banyak terjadi pernikahan dini khususnya pada Perempuan yang berasal dari keluarga miskin. Belum lagi harganya yang sangat elit untuk ekonomi yang sangat sulit.

Namun yang membuatnya dilematis sampai sekarang ini dikarenakan, perempuan ketika berada di jenjang pendidikan yang tinggi seringkali masih mendapatkan kecaman dari masyarakat atau diskriminasi karena hasil kontruksi sosial, seperti halnya setelah lulus kuliah S2 tidak laku-laku sehingga laki-laki merasa minder akan status dari perempuan itu sendiri, selain itu ketika selesai sarjana mereka tetap dituntut untuk bekerja sebaik mungkin, dsb. Lantas bagaimanakah perempuan ideal itu? Perempuan yang berpendidikan rendah seringkali dianggap sebelah mata sedangkan perempuan yang berpendidikan tinggi masih saja di salahkan. Rasa-rasanya posisi perempuan serba salah. 

Harapan kami kedepannya perempuan-perempuan di luar sana dapat lebih leluasa mengekspresikan diri serta masyarakat luas juga dapat melihat bagaimana pendidikan di luar sana sehingga dapat membuka pemikiran mereka kedepannya.



Oleh :

Fitra Rahmayanti

Putri Wahyuni



Reparasi peran perempuan pada eskalasi ekonomi

 Perempuan dalam rana ekonomi sering kali diperhitungkan dalam melakukan pengakumulasian terhadap hal yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, akan tetapi perempuan telah mengambil peran dalam berbagai sektor ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan nilai ekonomi secara keseluruhan. Merujuk dari hal tersebut bahwa secara realitanya dapat terdefenisikan bahwa itu merupakan bentuk refresentasi yang dapat di akumulasikan menjadi suatu peningkatan atau bahkan menjadi salah satu faktor menurunnya nilai ekonomi yang telah dipertahankan, melalui langkah awal yang sering kali mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Meskipun demikian terdapat satu bentuk kemajuan inklusi di dunia kerja, yakni tantangan seperti memperbaiki nilai kesenjangan gaji yang merata, sebab terdapat isu yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik dalam bidang ekonomi. 

Sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh mentri keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makro ekonomi, fiscal-moneter, juga sektor keuangan secara umum. Namun hal tersebut berbanding terbalik akan setiap ketimpangan yang terjadi seperti masih banyak para petinggi yang meraup sebagian besar jumlah dana pembangunan hingga miliyaran rupiah, nah apakah hal tersebut sidah luput dari pantauan kita sebagai masyarakat yang berhak atas kesejahteraan yang mungkin dapat diberikan?! Diamana juga terdapat beberapa bentuk sistem yang masih dipertahankan seperti sistem yang bersifat dinamis yang cenderung ke arah kapitalisme maupun kearah sosialisme. Dari hal tersebut pula kerap kali memberikan kebijakan secara mendadak yang wajib disesuaikan oleh masyarakat dalam bentuk inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan produk domestik bruto (PDB) dan pengangguran. Hal tersebut termaktub pada pasal 33 UUD 1945, dalam sistem ekonomi pancasila (SEP) melalui badan pembinaan ideologi pancasila. 

Sehingga dari sejumlah tantangan yang ada, perempuan terus menunjukkan kekuatan, ketangguhan dan kemampuan dan kepintaran yang dimilikinya. Maka dari itu mereka menjadi bentuk inspirasi dalam kemajuan dengan kemampuan multitasking ketika mengatasi peran ganda sebagai ibu, pekerja dan juga pemimpin yang dimana perempuan bukan lagi sebagai bahan baku konstruk atau pembantu yang di klem sebagai budak perkembangan karena kurangnya lapangan kerja dengan alibi peningkatan kinerja perempuan dan pentingnya perempuan. Dalam usaha ini gerakan feminisme semakin di perjuangkan demi memperjuangkan kesetaraan hak yang selaras dengan tetap memberikan dukungan satu sama lain sebagai perempuan dan menciptakan gebrakan baru dalam menghargai setiap kontribusi melawan rekayasa perkembangan.



Oleh :

Nur ismi

Putri Nurhandayani.Y 



Eksistensi Uang Panai sebagai harga diri perempuan suku bugis

 Tradisi Uang Panai adalah salah satu tradisi adat yang semakin populer dalam berita media dan percakapan masyarakat, tradisi ini sangat unik dan hanya dimiliki oleh suku Bugis. Makna dan nilai uang panai' adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya siri'. Uang panai' merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang panai' merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang panai', sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang panai', sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan.Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut.dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang panai'. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang panai' adalah uang belanja, yang hanya digunakan saja.

Berdasarkan data dari sebuah penelitian akhir Uang panai‟ yang diminta berkisaran 30 juta bahkan ratusan juta, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi pemuda untuk tidak melamar pujaan hatinya, melihat latar belakang pekerjaan para pemuda menghalangi mereka untuk segera menikah. Adapun tingginya uang panai‟ tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Berpendidikan tinggi (S1, S2, S3 dan kedokteran), Status sosial ( anak kepala desa, anak imam, atau anak kepala sekolah), Keturunan bangasawan ( Andi dan Puang) dan Adanya rasa gengsi. Uang panai yang walau dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak untuk disimpan, dihabiskan selama prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi materi secara ekspilisit, tidak ada keuntungan yang diperoleh bagi keluarga besar perempuan. Para orangtua ingin melihat keseriusan sang pria dalam melamar anak wanitanya sehingga sang pria betul-betul berusaha mengupayakan uang panai untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat uang belanja yang jumlahnya tidak sedikit atau di atas kemampuan rata-ratanya,keluarga mempelai laki-laki akan merasa malu apabila tidak bisa menyanggupi permintaan ‘uang panai’ dari keluarga mempelai perempuan. Begitu juga sebaliknya, pihak keluarga perempuan akan merasa malu apabila anak perempuannya dibawakan ‘uang panai’ yang lebih rendah dari anak perempuan tetangga-tetangganya.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, uang panai mengandung tiga makna. Pertama, dilihat dari kedudukannya uang panai’ merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Bugis Makassar. Kedua, dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang panai adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Simbol yang terkandung dalam uang panai’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yang terdiri dari simbol penghargaan atau penghormatan , simbol pengikat, simbol Strata Sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaandari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai’ sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup yang dilandasi dengan budaya siri’ na pacce’



Oleh :

Zahra Adelia Sari 

Hikmah



Menghadapi Ancaman Patriarki Dalam Politik. Perempuan Harus Apa?

 Patriarki dalam politik adalah permasalahan yang kompleks dan terjadi dibanyak negara diseluruh dunia hari ini. Patriarki mengacu pada sistem sosial dan politik di mana laki-laki mendominasi dan memegang kekuasaan, sedangkan perempuan seringkali dianggap lebih rendah dan diabaikan dalam keputusan politik. Beberapa aktivitas patriarki dalam politik yang kerap terjadi seperti Partisipasi politik terbatas,pengambilan keputusan yang tidak inklusif,kesenjangan kebijakan gender, dan kekerasan politik dalamperempuan.

Patriarki dalam politik menyebabkan ancaman yang nyata bagi kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam politik seringkali terhambat oleh hambatan struktural dan budaya.

Stereotipe gender yang persisten dan asumsi yang merendahkan terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan sering kali menghalangi aspirasi politik mereka.

Salah satu aspek ancaman patriarki adalah jumlah perempuan yang kurang dalam lembaga politik. Kekurangan perempuan dalam politik mengakibatkan kurangnya perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mungkin tidak memperhatikan isu-isu khusus yang relevan bagi perempuan.


Menghadapi ancaman ini, perempuan harus apa?


Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai perempuan untuk menghadapi ancaman ini, yaitu sebagai berikut:

• Menguatkan mindset, perempuan perlu memperkuat diri mereka sendiri dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam berbagai bidang politik.

• Terlibat langsung, perempuan harus mengambil langkah maju dan mencalonkan diri dalam berbagai posisi politik.

• Berkolaborasi

• Mengaktifkan Kritisisme

• Memperkuat kesadaran dan pendidikan, perempuan harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang isu-isu gender dan kesetaraan dalam politik.



Oleh :

Hasmayanti

Nina Lestari



Senin, 24 Juli 2023

Bagaimana Perempuan Dalam Memberantas Distorsi Kekerasan Seksual Diranah Keluarga

 Perkembangan diranah sosial saat ini membuat kelajaluan masyarakat semakin gesit dalam melakukan sosialisasi sesama manusia, salah satunya dirana keluarga kita saat ini. Sebagai immawati sekaligus perempuan menyikapi ranah keluarga ternyata membuat kita sadar ternyata banyak penyimpangan yang terjadi di keluarga saat ini salah satu yakni kekerasan seksual dalam keluarga, sangat miris bukan?, rasa malu sudah di babat oleh hasrat birahi dimana letak keamanan perempuan saat ini ! 

Kekerasan seksual merupakan penyimpangan yang tidak bisa di jadikan hal normal, salah satu pnyimpangan ini terjadi rana keluarga kita saat ini. Jangankan dirana sosial kita ternyata, tempat kita dilahirkan sekaligus darah daging kita sudah menjadi ancaman perempuan saat ini, salahsatunya terjadi di kota Makassar Sulawesi Selatan dimana tersangka mencabuli adik kandungnya sendiri hingga hamil dilansir oleh media kompas.com, mengenai hal ini membuat perempuan bungkam terhadap penyimpangan ini bagaimana mungkin bisa di normalisasikan jangankan satu hari semenit pun penyimpangan selalu tertambah, apakah kita hanya berdiam diri pelihat hal ini terjadi ? 

Disinilah peran perempuan sekaligus immawati untuk memberantas penyimpangan ini, kita tidak bisa berdiam diri kita harus memberikan tempat yang selayaknya untuk korban bukan untuk didiamkan ataupun di diskriminasi kita harus menjadi dampak dalam hal ini, pasal 5 pancasila di indonesia tidak terimplentasikan jikalau penyimpangan seperti ini selalu saja di normalisasikan, keadilan dan hak asasi manusia ada di tangan kita bukan saling mengharapkan tetapi bagaimana mampu untuk membrastas segala penyimpngan. "Sungguh perempuan tidak segampang itu untuk di tenggelamkan oleh keadaan"


Oleh :

Wanda Hamidah

Riesta





Minggu, 16 Juli 2023

Replika Suara Kecil yang Dipertanyakan!

 Membahas sesuatu hal akan menghasilkan hal baru yang merupakan tumpuan dari hal yang pertama, melihat dari sesuatu akan memerlukan waktu untuk di simpulkan namun saat ini kesimpulan pun dapat diperoleh dalam sekejap mata ketika hal yang di bahas sudah jadi santapan kita sehari-hari.
Akan tetapi menurut saya pandangan memang hak yang kita miliki sebagai makhluk yang berakal, dimana pandangan merupaka nilai estetika dari seseorang dalam mengolah anugerahnya sebagai makhluk. Sehingga terkadang sesorang terus mengupayakan hal yang ada pada dirinya harus sesuai realita, namun realita tidak serta merta hanya mengikat satu orang saja tapi seluruh pandangan tersebut dirangkum dalam satu kata yakni "realita".

Sesuai sudut pandang saya bahwa realita sering kali dijadikan sebagai dalih untuk menghangatkan suatu topik pembahasan, realita-pun digunakan untuk menarik kembali persoalan di masa lampau untuk kembali di kuliti secara perlahan dengan maksud apakah realita dimasa lampau masih sama hingga saat ini atau bahkan sudah jauh berbeda? Juga realita seperti apa yang sebenarnya di inginkan khalayak di luaran sana! Sehingga dengan semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula suara bising yang mempertanyakan esensi perempuan diera saat ini yang notabennya di sebut era modern dan era kebebasan!

Tempo waktu di ruang Ngopi (Ngobrol seputar IMMawati/perempuan), disini banyak yang tersampaikan bahwa *pertama: perempuan di skala kecil saja-pun sering melupakan dimana ruang yang mesti diprioritaskan dan dari sini terlihat bahwa seorang perempuan lebih fokus ke diri sendiri sehingga tidak berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan kejenjang yang lebih serius (tidak membutuhkan laki-laki "menikah"). *kedua: perempuan saat ini-pun lebih terlihat apatis akan pentingnya harkat-martabat seseorang terutama pada perempuan. *ketiga: pola pikir dan prinsip yang masih kurang teguh dimiliki kebanyakan perempuan, dalam menyuarakan perlawanan.

Termaktub dalam setiap pikiran banyak orang bahwa esensi merupakan kunci pengakuan yang wajib untuk dihadirkan. Seperti halnya dalam suatu perkembangan akan terus meningkat di suatu masa, sebab masa yang mendatangkan perkembangan atau perubahan tersebut yang di barengi usaha yang dilakukan orang-orang dimasa tersebut. Lain halnya ketika kita masukkan hal tersebut ke-ranah peran dari seorang makhluk yang di ikrarkan secara filosifisnya terbentuk dari tulang rusuk yang paling bengkok, dimana ketika kita ikut dengan gayanya maka kita yang akan bengkok namun ketika kita memaksanya untuk sejalan atau lurus maka secara tidak langsung dia akan berubah 180° dari bentuk awalnya.

Berdasarkan hal yang tersampaikan diatas dapat di akumulasikan bahwa perempuan sangat didesak dan tertekan dari segi gender, tatanan sosial, feminisme, kekerasan-kesetaraan, kodrat, apalagi dalam mind-set dari perempuan itu sendiri. Desakan tersebut menggaungkan alibi bahwa perempuan tidak perlu pintar, perempuan hanya perlu fokus terhadap urusan di rumah saja sebagai pendamping yang turut akan perintah untuk mengurus keluarganya. Saya pernah mendengar suara wanita yang saya namakan suara pejuang "perempuan bukan budak pribadi setelah dirinya dinikahi, maka tidak ada batasan bagi seorang perempuan untuk belajar dan mencapai impiannya! Perempuan merupakan sekolah pertama bagi keturunannya, jika seorang perempuan berhenti mengasah dirinya maka punahlah dinasti peradaban sebab perempuan adalah rahim dari peradaban itu" Karena berbicara akan peran dari perempuan itu, sebatas mengurus rumah dan keluarga akan tetapi hal tersebut bukan kodrat dari wanita sebab seorang laki-laki pun bisa melakukan hal tersebut dan tidak di peruntukkan hanya kepada perempuan semata, dimana kodrat perempuan ada 4 M: Menstruasi, Mengandung, Melahirkan dan Menyusui.

Maka dari itu semakin modernnya zaman bukan langkah untuk mengintimidasi kaum perempuan melainkan ini adalah jalan bagi kaum perempuan untuk bersuara dan membungkam suara bising yang mempertanyakan dirinya, dengan sering mengedukasi dirinya melalui kegiatan yang disukai baik itu membaca, menulis atau mendengarkan setiap podcast dan tetap mengikuti isu-isu yang ada. Dengan hal ini pula menegaskan bahwa persoalan tersebut belum tuntas di skala kecil sekalipun apalagi di skala besar, sehingga langkah mengedukasi diri wajib dilakukan dan terus mengupgrade setiap prinsip-prinsip juga mind-set dan percaya diri dan mampu membentengi dirinya, agar suara perempuan lebih didengar sebab tidak menutup kemungkinan perempuan dapat dijadikan budak peradaban yang dilahirkannya.

Disini cukup bercermin akan realita dimana seseorang tidak pernah memandang siapa yang dia pijak untuk berdiri diatas kesuksesanya, sebab yang ada di pelupuk matanya hanya nikmat kesenangan untuk kesenjangan pribadinya semata.
-Fastabikul khairat🚩

_mencoba mencapai batas_
#batassajak

Oleh :
Putri Nurhandayani. Y
(- Departemen IMMawati Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar 2022-2023
- Kader SKB IX Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar)


Jumat, 14 Juli 2023

Perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya menyuburkan oligarki dan politisasi desa

 Masyarakat desa memiliki corak kehidupan yang bersifat (gemeinschaft) yang berarti kehidupannya berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Jika kepemimpinan tidak dipergilirkan, bukan tidak mungkin ikatan tersebut akan tercerai berai karena praktik korupsi para pejabat desa.


Perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satunya dengan memberikan batasan jelas terhadap periode maupun lama jabatan. Upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa jelas bertentangan dengan semangat konstitusional tersebut. 


Pasal 39 UU Desa mengatur bahwa satu periode masa jabatan kepala desa yaitu selama enam tahun. Kepala desa juga dapat menjabat paling banyak tiga periode, baik secara berturut-turut ataupun tidak. Konstruksi pembatasan masa jabatan demikian telah diteguhkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 42/PUU-XIX/2021. Dibanding masa jabatan pejabat lain yang lahir dari mandat masyarakat, seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif, masa jabatan kepala desa ini jauh lebih panjang. Sayangnya, ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumentasi yang jelas dan cenderung bermuatan politis. 


Dari perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun untuk satu periode ditentang berbagai kalangan. Rencana itu dinilai memunculkan banyak mudarat, dari potensi korupsi yang makin besar hingga mempersempit peluang generasi muda tampil dan berkarya membangun desa. Selain bernuansa politis dengan tukar guling dukungan menuju kontestasi pemilu 2024, usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa. Sebaliknya, akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa.


Ketika masa jabatan kades diperpanjang menjadi sembilan tahun dan bisa menjabat hingga dua atau tiga periode, tentu total masa jabatan seorang kades bisa mencapai 18 tahun atau 27 tahun. Masa jabatan yang amat panjang itu akan membuat sirkulasi elite tidak berjalan di desa. Padahal, sirkulasi elite dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat yang berkompeten untuk menjadi pemimpin adalah keharusan dalam sistem demokrasi. Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membuat iklim demokrasi dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Belum lagi ditambah fenomena dinasti yang juga muncul dalam pemilihan kepala desa. Akibatnya, potensi sebuah desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun semakin terbuka lebar. 


Sementara desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dari partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat hingga korupsi. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambil kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif, seharusnya fokus urun rembuk membenahi regulasi dan sistem yang efektif meningkatkan kemajuan pembangunan desa, termasuk didalamnya mereduksi potensi korupsi. Bukan menyambut usulan yang justru akan memperburuk masalah di desa.


Agar tidak terjadi polarisasi politik yang mengganggu periode enam tahun masa jabatan desa, maka yang perlu dilakukan bukan memperpanjang periode enam tahun menjadi sembilan tahun, tapi mengadakan pendidikan politik yang baik. Anggota DPR bertanggung jawab untuk memberi pendidikan politik di masa reses parlemen.


Stabilitas politik desa dapat dibangun dalam kesadaran yang utuh. tentu lebih baik dari pada memperpanjang jabatan kades. Tidak ada kepastian jabatan yang lama dapat memperbaiki stabilitas politik desa.



Oleh : Sulfika

( - Kader Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar Periode 2022-2023

- Kader SKB X Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar)



  AI Bukan Musuh: Bijak Memanfaatkan Kecerdasan Buatan tanpa Mengabaikan Etika Digital dan Hak Cipta Oleh : Aghil Adrian Aryananda & Y...